Pajak E-Commerce Menambah Keuangan Negara, Benarkah?

  • Whatsapp
Pajak E Commerce
source image: exabytes.co.id

Yola TV – Saat ini berita mengenai perintah pembayaran pajak E-Commerce tengah menjadi perbincangan hangat dikarenakan ini merupakan suatu gebrakan baru yang dibuat oleh pemerintah.

Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan peraturan baru yang berhubungan dengan pembayaran pajak untuk Transaksi Perdagangan Sistem Elektronik. Akan tetapi, nyatanya hal ini menimbulkan beragam reaksi diantara masyarakat.

Ada beberapa pihak yang merasa keberatan akan hal itu terutama pedagang-pedagang yang termasuk ke dalam kategori UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selama ini memanfaatkan sistem E-Commerce sebagai sesuatu yang dapat membantu mengembangkan usaha mereka.

Dari diterapkannya peraturan ini kemudian menimbulkan prasangka bahwa pajak E-Commerce diberlakukan untuk menambah keuangan pada negara. Terlebih ditambah dengan peraturan-peraturan seperti ini yang dilakukan tanpa melalui uji publik dan minimnya sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang menggunakan E-Commerce.

Paradigma tentang pembayaran pajak E-Commerce untuk menambah keuangan negara dibantah oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Beliau mengatakan bahwa penerapan sistem pajak E-Commerce ini sesungguhnya untuk kenyamanan bersama.

Pajak yang diterapkan untuk UMKM pun kecil dan diharapkan dapat bermanfaat untuk memudahkan para pelaku E-Commerce dalam hal administrasi dan diharapkan juga tidak akan memberatkan UMKM secara finansial. 

Pajak E-Commerce yang perlu dibayarkan oleh UMKM dengan omzet di bawah Rp. 4,8 miliar pertahunnya akan dikenakan PPH 0,5% dari omzet dan UMKM yang memiliki omzet diatas Rp. 4,8 miliar akan dikenakan PPH sebesar 10% dari omzet yang dihasilkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *